Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth kembali tampil di ruang pers Pentagon pada Selasa (10/11) setelah berbulan-bulan tidak menggelar konferensi pers. Dalam pernyataan sekitar setengah jam, ia membela rekam jejaknya sekaligus menyerang upaya pemakzulan yang ditujukan kepadanya.
Upaya tersebut diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, melalui delapan pasal pemakzulan. Namun, Partai Republik di DPR menggagalkan langkah itu lewat pemungutan suara prosedural 211-204 yang merujuk resolusi ke komite.
Rujukan ke komite tersebut secara efektif menghentikan proses pemakzulan pada tahap itu. Meski demikian, perdebatan mengenai kewenangan eksekutif untuk memulai aksi militer tanpa persetujuan eksplisit Kongres tetap berlangsung di Washington.
1. Menyebut Pemakzulan Sebagai Serangan terhadap Militer
Hegseth menyatakan upaya pemakzulan terhadap dirinya bukan hanya persoalan pribadi atau jabatan menteri. Ia menilai tindakan itu juga menyasar personel militer yang menjalankan perintah dalam operasi yang berada di bawah pengawasannya.
Menurut Hegseth, langkah Massie dapat memberi sinyal bahwa Kongres akan mengganggu misi militer yang sedang berjalan. “Ini bukan patriotisme. Ini adalah sabotase,” tegas Hegseth.
Ia mengatakan, jika seorang menteri diadili karena memberi perintah, prajurit yang menjalankan perintah tersebut dapat menjadi sasaran berikutnya. Pernyataan itu menjadi inti dari argumentasinya bahwa pemakzulan berpotensi berdampak langsung pada rantai komando militer.
2. Mengaitkan Diri dengan Donald Trump
Hegseth membandingkan situasinya dengan dua upaya pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump yang tidak berhasil menyingkirkannya dari jabatan. Ia memprediksi para pendukung pemakzulan terhadap dirinya juga akan mengalami kegagalan.
Dalam pembelaannya, Hegseth menegaskan kesetiaannya kepada Trump dan kebijakan pemerintahannya. “Jika berdiri bersama Presiden Trump menempatkan saya di kelompok itu, saya akan mengambil kelompok itu setiap hari dalam seminggu.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Hegseth menempatkan tuduhan terhadap dirinya dalam konteks pertarungan politik yang lebih luas. Ia menggambarkan posisinya sebagai bagian dari dukungan terhadap arah kepemimpinan presiden.
3. Menekankan Perintah yang Sah
Hegseth berulang kali menyatakan bahwa operasi militer yang diawasi olehnya merupakan perintah sah dari Panglima Tertinggi, yaitu presiden. Ia mengatakan perintah tersebut diteruskan melalui jalur komando dan diberitahukan kepada Kongres.
Ia menolak tuduhan kejahatan berat atau high crimes dalam proses pemakzulan. Menurut Hegseth, tindakannya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sebagai Menteri Pertahanan.
Namun, Hegseth tidak menjawab pokok argumen Massie mengenai dugaan pelanggaran War Powers Resolution 1973. Massie menyoroti serangan udara di Yaman, Pasifik Timur, serta perang dengan Iran yang disebut dilakukan tanpa izin Kongres.
4. Klaim Sejarah yang Dipersoalkan
Hegseth menyatakan tidak ada Menteri Pertahanan dalam 250 tahun sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan karena menjalankan operasi militer yang sah. Klaim tersebut berhadapan dengan catatan sejarah bahwa William Belknap dimakzulkan pada 1876.
Ia juga membandingkan tindakannya dengan operasi militer pada masa Ronald Reagan, Barack Obama, dan Joe Biden. Operasi para pendahulunya itu disebut umumnya memiliki otorisasi Kongres atau memakai mandat pasca-9/11.
Mandat pasca-9/11 tersebut dicabut oleh Trump pada Desember lalu. Pencabutan itu terjadi sebelum perang Iran diluncurkan pada Februari.
5. Mengusung Peace Through Strength
Hegseth berulang kali memakai frasa peace through strength atau perdamaian melalui kekuatan untuk menjelaskan pendekatannya. Ia menyebut frasa itu bukan sekadar slogan, melainkan cara berperang.
Slogan tersebut dikenal luas pada era Ronald Reagan. Namun, Reagan pernah mengakui istilah itu menjadi kabur karena terlalu sering digunakan.
Pembelaan Hegseth menempatkan isu pemakzulan dalam perdebatan mengenai batas kewenangan presiden dan Kongres dalam penggunaan kekuatan militer. Rujukan resolusi pemakzulan ke komite memang menghentikan inisiatif itu, tetapi isu mengenai persetujuan Kongres atas operasi militer tetap menjadi perhatian utama.
