Taiwan mempercepat transisi menuju emisi nol bersih melalui penerapan biaya karbon, program pengurangan gas rumah kaca, dan penguatan ekonomi sirkular. Pemerintah juga menyiapkan langkah adaptasi iklim untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Taiwan menerjemahkan target iklim menjadi kebijakan yang dapat diukur dan dipantau. Pemerintah menyatakan kerja sama internasional tetap penting untuk memperluas penerapan teknologi dan solusi iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan Peng Chi-ming mengatakan perubahan iklim telah berdampak pada masyarakat, industri, dan ketahanan nasional. Gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, hujan lebat, serta topan menjadi risiko yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Menurut Peng, kebijakan iklim tidak cukup berhenti pada penetapan target dan komitmen. Setiap kesepakatan perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dengan hasil yang transparan dan dapat dievaluasi.
“Pengurangan emisi tidak cukup hanya dituangkan dalam target. Komitmen harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang transparan,” kata Peng melalui siaran pers.
Meski bukan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, Taiwan menyatakan kebijakannya mengacu pada prinsip Persetujuan Paris. Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau NDC untuk 2035 pada 2025, pemerintah mulai menyiapkan program lintas kementerian.
Target Emisi dan Pengukuran Kinerja
Taiwan telah mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk periode 2026-2030. Program itu mencakup sektor energi, manufaktur, bangunan, transportasi, pertanian, dan lingkungan.
Pemerintah menetapkan 20 rencana aksi mitigasi utama, target emisi tahunan, serta 63 indikator kinerja. Instrumen tersebut digunakan untuk memantau pencapaian pengurangan emisi di tiap sektor secara berkala.
Inventarisasi gas rumah kaca Taiwan mencatat emisi bersih pada 2024 turun 6,59% dibandingkan tingkat emisi 2005. Penurunan itu berlangsung selama tiga tahun berturut-turut ketika produk domestik bruto riil tetap tumbuh.
Dalam periode yang sama, intensitas emisi karbon dioksida Taiwan turun 48,59%. Pemerintah menilai perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan penurunan intensitas emisi.
Biaya Karbon untuk Industri
Di sektor industri, Taiwan mulai menerapkan biaya karbon pada 2026 untuk mendorong perubahan teknologi dan investasi rendah karbon. Perusahaan yang menyiapkan rencana pengurangan emisi secara sukarela dapat memperoleh tarif khusus yang lebih rendah.
Pada tahun pertama penerapan, pungutan tersebut menghasilkan pendapatan sebesar US$4,97 miliar dolar Taiwan. Seluruh penerimaan dialokasikan ke Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk membiayai program pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim.
Dana itu juga digunakan untuk penjaminan kredit dan subsidi bunga bagi program terkait. Pemerintah turut menerbitkan regulasi subsidi teknologi pengurangan emisi dan adaptasi iklim untuk meningkatkan keterlibatan investasi swasta.
Taiwan selanjutnya berencana mengembangkan Taiwan Emissions Trading System atau TW-ETS berbasis batas emisi atau cap-and-trade. Sistem perdagangan emisi tersebut disiapkan untuk melengkapi mekanisme biaya karbon yang telah berjalan.
Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan mekanisme penyesuaian karbon perbatasan. Pengakuan itu membuka peluang pengurangan kewajiban pembayaran karbon bagi produk Taiwan yang memenuhi ketentuan.
Ekonomi Sirkular dan Ketahanan Kota
Taiwan juga memperkuat ekonomi sirkular melalui revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Perubahan ini menggeser pendekatan dari penanganan limbah di tahap akhir menuju pengelolaan sepanjang siklus hidup produk.
Delapan sektor prioritas meliputi pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Terdapat 69 perusahaan terbuka di sektor tersebut dengan total pendapatan tahunan melampaui US$1 triliun dolar Taiwan.
Pemerintah mendorong penggunaan paspor produk digital, pengurangan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan bahan baku primer, menekan limbah, dan memperkuat rantai pasok industri.
Di bidang adaptasi, Taiwan mengintegrasikan penilaian risiko iklim ke dalam perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Skenario gelombang panas hingga 40 derajat Celsius disiapkan sebagai dasar strategi untuk sektor kesehatan, energi, transportasi, keselamatan kerja, dan kelompok rentan.
Taiwan juga membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional untuk mempercepat pengembangan tutupan hijau. Teknologi LiDAR, digital twin, dan data iklim mikro akan digunakan untuk memetakan titik panas serta kawasan yang kekurangan pepohonan peneduh.
Prinsip transisi berkeadilan turut dimasukkan dalam kebijakan menuju emisi nol bersih melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan dari enam sektor utama. Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca akan mendukung pelatihan tenaga kerja hijau, peralihan UMKM ke produksi rendah karbon, dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam diplomasi iklim, Taiwan menandatangani nota kesepahaman kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay pada tahun lalu. Kedua negara menjalankan 12 rencana aksi tata kelola lingkungan yang mencakup teknologi lingkungan, dialog antargenerasi muda, dan pertukaran pengalaman ekonomi sirkular.
