Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menggagalkan upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (10/11/2026). Resolusi yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, dikembalikan ke komite melalui pemungutan suara prosedural.
Mosi untuk mengembalikan resolusi itu disetujui dengan 211 suara berbanding 204 suara. Keputusan tersebut menghentikan proses pemakzulan pada tahap awal, tetapi bukan putusan mengenai bersalah atau tidaknya Hegseth.
Upaya tersebut muncul di tengah tekanan politik terhadap Partai Republik setelah kekalahan besar dalam pemilu sela. Sejumlah anggota partai mengaitkan hasil itu dengan perang Iran serta lonjakan harga bahan bakar akibat konflik.
Namun, dukungan kuat Presiden Donald Trump kepada Hegseth membantu mengonsolidasikan mayoritas anggota DPR dari Partai Republik. Banyak anggota memilih mengikuti garis partai untuk mencegah resolusi itu berlanjut.
Massie mengajukan delapan dasar pemakzulan yang berkaitan dengan kebijakan dan operasi militer selama Hegseth memimpin Pentagon. Tuduhan utama menyoroti keterlibatan militer AS dalam perang Iran tanpa persetujuan Kongres.
Menurut Massie, aturan mewajibkan militer AS menarik diri dari pertempuran dalam waktu 60 hari jika Kongres tidak memberikan persetujuan. Ia menulis bahwa perang Iran telah berlangsung selama 256 hari tanpa persetujuan Kongres.
“Perang Iran telah berlangsung selama 256 hari. Kongres belum memberikan persetujuan. Hegseth melanggar hukum,” tulis Massie.
Resolusi itu juga menyinggung operasi militer AS di Yaman dan Venezuela. Massie turut mempersoalkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga dipakai untuk penyelundupan narkoba di Amerika Latin.
Salah satu tuduhan menyoroti pengurangan staf dan sumber daya pada unit Pentagon yang bertugas meminimalkan dampak operasi militer terhadap warga sipil. Pengurangan itu disebut terjadi sebelum rudal AS menghantam sekolah dasar di Iran dan menewaskan hingga 168 orang.
Pembelaan Hegseth dan Dukungan Trump
Hegseth membantah bahwa tindakan yang dipersoalkan Massie memenuhi syarat konstitusional untuk pemakzulan. Ia menilai tuduhan tersebut hanya mencerminkan perbedaan pandangan atas kebijakan pertahanan dan operasi militer.
“Itu adalah perbedaan pendapat mengenai kebijakan, bukan kejahatan berat, bukan pelanggaran, bukan pengkhianatan, bukan penyuapan, dan bukan jenis pelanggaran yang dimaksud para perumus konstitusi ketika menyusun ketentuan pemakzulan,” kata Hegseth.
Pada Selasa pagi, Hegseth menggelar konferensi pers di Pentagon untuk pertama kalinya dalam enam bulan. Ia menilai resolusi pemakzulan mengirimkan pesan keliru kepada Iran, kartel narkoba, serta pihak lain yang memusuhi AS.
Hegseth mengatakan langkah tersebut menyerang personel militer dan keberhasilan operasi mereka. “Ini bukan patriotisme,” kata Hegseth, “Ini sabotase.”
Trump memuji Hegseth melalui unggahan media sosial ketika konferensi pers berlangsung. Wakil Presiden JD Vance juga mengecam upaya pemakzulan dan menyebutnya sebagai “pertunjukan konyol yang menggantikan kerja nyata dalam perumusan kebijakan”.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyebut langkah Massie sebagai manuver politik untuk mencari perhatian. Sejumlah anggota Partai Republik memang mengkritik kinerja Hegseth, tetapi mereka tidak menilai kritik itu cukup menjadi dasar pemakzulan.
Anggota DPR dari Nebraska, Don Bacon, mengatakan ia tidak setuju dengan dasar pemakzulan tersebut meski memiliki kritik terhadap sang menteri. Bacon mendorong DPR menggelar dengar pendapat untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilainya sebagai kegagalan Hegseth.
Potensi Proses Lanjutan
Partai Demokrat dijadwalkan mengambil alih kendali DPR dan Senat pada Januari 2027. Kondisi itu membuka peluang bagi mereka untuk kembali mendorong proses pemakzulan terhadap Hegseth.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mendukung penuh langkah tersebut dan menilai Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan serta merusak keamanan nasional AS. Dukungan serupa disampaikan pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer.
Konstitusi AS memakai istilah high crimes and misdemeanors sebagai dasar pemakzulan, tetapi tidak merinci tindakan yang termasuk dalam kategori itu. Karena itu, anggota parlemen memiliki ruang untuk menentukan apakah tindakan seorang pejabat memenuhi standar pemakzulan.
Pemakzulan pejabat kabinet bukan hal baru dalam sejarah AS. Pada masa pemerintahan Joe Biden, DPR yang dikuasai Partai Republik memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, tetapi Senat kemudian menggugurkan seluruh dakwaan terhadapnya.
Kasus sebelumnya melibatkan Menteri Perang William Belknap pada masa Presiden Ulysses S. Grant. Belknap mengundurkan diri sebelum pemungutan suara DPR, namun DPR tetap melanjutkan proses dan memutuskan untuk memakzulkannya.
Di tengah polemik itu, Trump tetap memuji operasi militer AS terhadap Iran dan menyatakan Hegseth telah menjalankan tugasnya dengan baik. Iran, menurut informasi yang muncul dalam perdebatan politik tersebut, masih mampu melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Timur Tengah serta membatasi aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.
