Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian dari media internasional. BBC menilai perkembangan tersebut dapat memperlebar keretakan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam laporannya, BBC menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Prabowo. Informasi itu dikaitkan dengan pernyataan Ketua Projo Budi Arie.
BBC menilai posisi Gibran penting dalam kesepakatan politik yang membantu mengantarkan Prabowo memenangi Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, kabar pengunduran diri tersebut disebut dapat mengubah peta politik nasional dan hubungan di dalam koalisi pemerintahan.
Polemik Dokumen Pendidikan
Isu pengunduran diri mencuat setelah Mahkamah Agung memutuskan dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024 tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai. Perkara itu berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran di Singapura dan Australia.
Untuk memenuhi syarat pencalonan, Gibran menggunakan surat penyetaraan pendidikan luar negeri sebagai bukti kualifikasi akademik. Undang-undang mensyaratkan calon wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
Mahkamah Agung menyatakan tidak menemukan dokumen yang dapat menjadi dasar penyetaraan tersebut. Dalam putusannya, MA menyebut, “Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau sederajat.”
Putusan itu juga mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyinggung persoalan serupa pada Oktober. Gibran sebelumnya berpendapat bahwa pendidikan di tingkat universitas telah cukup membuktikan dirinya menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Pada Selasa, Gibran meminta kesempatan untuk menggugat putusan tersebut dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Keterangan mengenai langkah itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Tekanan Politik Di Parlemen
Polemik dokumen pendidikan turut berkembang menjadi isu politik di parlemen. Lebih dari 100 anggota DPR dilaporkan mendukung inisiatif yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap wakil presiden.
Dukungan terhadap inisiatif itu tidak otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai. Dukungan tersebut juga tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.
Perkembangan ini menambah tekanan politik yang dihadapi Gibran. Persoalan administrasi pendidikan yang menjadi perdebatan publik kini menyentuh keberlanjutan posisinya dalam pemerintahan.
Relasi Prabowo Dan Jokowi
BBC menempatkan kabar tersebut dalam konteks hubungan politik Prabowo dan Jokowi yang disebut mulai menegang. Gibran menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024 melalui kesepakatan politik yang melibatkan Jokowi ketika masih menjabat presiden.
Prabowo dan Jokowi sebelumnya dikenal sebagai rival politik sebelum membentuk koalisi dalam pemilihan presiden. Saat maju sebagai calon wakil presiden, Gibran masih berusia 36 tahun.
Gibran dapat mengikuti kontestasi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberi pengecualian terhadap batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu kemudian menjadi salah satu bagian dari perdebatan politik menjelang Pilpres 2024.
Setelah Prabowo menjabat, sejumlah kebijakan pemerintahannya dinilai tidak sepenuhnya meneruskan prioritas pemerintahan Jokowi. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu isu yang disebut memperlihatkan perbedaan arah tersebut.
Prabowo disebut tidak menunjukkan dorongan sebesar pemerintahan sebelumnya dalam melanjutkan proyek IKN. Pemerintah lebih banyak mengarahkan sumber daya negara ke program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Prabowo.
Perubahan Konfigurasi Kekuasaan
Perubahan konfigurasi politik juga terlihat melalui perombakan pejabat pemerintahan dalam setahun terakhir. Sejumlah figur yang dikenal dekat dengan Jokowi dipindahkan ke posisi berbeda dalam reshuffle kabinet.
BBC turut menyoroti pemberitaan tentang penangkapan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo atas dugaan penyadapan terhadap presiden. Sehari setelah penangkapan itu, Prabowo dikabarkan memberhentikannya dari jabatan tersebut.
Listyo disebut memiliki kedekatan panjang dengan Jokowi, meski tidak memiliki hubungan keluarga dengan Prabowo. Selain itu, tiga anggota kabinet Prabowo pada Senin dilaporkan mengundurkan diri dari PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.
Ketiga anggota kabinet itu menyatakan ingin lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap perubahan relasi politik di sekitar pemerintahan.
Pemerintahan Prabowo juga menghadapi tekanan dari sejumlah persoalan domestik, termasuk tantangan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis. Situasi itu berlangsung di tengah kebakaran hutan di sejumlah wilayah, tekanan pasar saham, serta demonstrasi mahasiswa terkait isu lingkungan dan korupsi.
BBC menilai kabar pengunduran diri Gibran berpotensi meningkatkan ketegangan dalam koalisi yang menopang pemerintahan. Kepastian mengenai status jabatan Gibran masih bergantung pada perkembangan resmi terkait surat pengunduran dirinya.
