Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa menjadi 30 hari bagi wisatawan dari 60 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Kebijakan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Thailand pada Selasa (1/9).
Ketentuan baru ini mengubah fasilitas sebelumnya yang memungkinkan pelancong dari lebih dari 90 negara dan wilayah tinggal hingga 60 hari tanpa visa. Pemerintah Thailand menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan upaya menekan kejahatan yang melibatkan warga negara asing.
Indonesia masuk dalam kelompok 60 negara dan wilayah yang akan mendapat masa tinggal bebas visa selama 30 hari. Selain Indonesia, kelompok itu mencakup Singapura, China, Amerika Serikat, serta 27 negara anggota Uni Eropa.
Informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan Departemen Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri Thailand. Namun, penjelasan yang tersedia belum merinci seluruh ketentuan bagi negara lain yang sebelumnya menikmati fasilitas tinggal selama 60 hari.
Perubahan Durasi Tinggal
Sebelumnya, pelancong dari lebih dari 90 negara dan wilayah dapat memasuki Thailand tanpa visa hingga 60 hari. Negara yang memperoleh fasilitas itu antara lain berasal dari 29 negara kawasan Schengen, China, India, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Amerika Selatan.
Setelah pemangkasan, masa tinggal bebas visa bagi kelompok yang disebutkan pemerintah akan menjadi 30 hari. Kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap perencanaan perjalanan wisatawan yang sebelumnya dapat tinggal hingga dua bulan tanpa pengajuan visa.
Status sekitar 20 negara yang saat ini memperoleh bebas visa selama 60 hari masih belum jelas. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand pada Selasa menolak memberikan penjelasan mengenai ketentuan untuk negara-negara tersebut.
Di tengah pemangkasan bagi 60 negara dan wilayah, terdapat pengecualian untuk Peru, Brasil, dan Korea Selatan. Wisatawan dari ketiga negara itu justru akan memperoleh bebas visa selama 90 hari, meningkat dari ketentuan sebelumnya yang berdurasi 60 hari.
Alasan Pengetatan Aturan
Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Thailand. Meski demikian, pemerintah melihat perlunya pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas masuk tanpa visa oleh warga asing.
Kebijakan ini muncul setelah serangkaian penangkapan terhadap warga negara asing dalam sejumlah perkara. Kasus yang disebut mencakup pelanggaran terkait narkoba, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, serta pengoperasian usaha tanpa izin.
Usaha yang dijalankan tanpa izin itu antara lain hotel dan sekolah. Pemerintah Thailand menempatkan pemangkasan masa tinggal sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas bebas visa.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada Mei menyatakan bahwa pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penindakan terhadap orang-orang yang memakai fasilitas itu untuk melakukan tindak kejahatan di Thailand. Pernyataan itu disampaikan setelah kabinet menyetujui kebijakan terkait masa tinggal bebas visa.
Peluang Perpanjangan
Wisatawan tetap dapat mengajukan perpanjangan masa tinggal satu kali. Namun, permohonan itu tidak otomatis disetujui karena keputusan tetap berada pada petugas imigrasi Thailand.
Seorang juru bicara pemerintah sebelumnya mengatakan kepada AFP pada Mei bahwa persetujuan perpanjangan bergantung pada penilaian petugas imigrasi. Dengan demikian, masa tinggal tambahan perlu diajukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak menjadi hak otomatis bagi setiap pelancong.
Aturan baru ini juga muncul saat jumlah kunjungan asing ke Thailand tercatat 20,9 juta sejak awal tahun. Berdasarkan data resmi terbaru, angka tersebut turun 3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Bagi wisatawan Indonesia, perubahan durasi bebas visa menjadi 30 hari menjadi informasi penting sebelum menyusun agenda perjalanan ke Thailand. Ketentuan perpanjangan satu kali tetap tersedia, tetapi pelaksanaannya bergantung pada persetujuan petugas imigrasi.
