Pemerintah Rusia mengambil alih pengelolaan aset lokal Japan Tobacco International atau JTI, perusahaan rokok terbesar di negara itu. Langkah tersebut dilakukan melalui dekrit yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (5/11/2026) waktu setempat.
Dekrit itu menempatkan saham dan aset empat entitas JTI di Rusia di bawah pengelolaan sementara Industrial Assets atau Promyshlennye Aktivy. Perusahaan induk tersebut memiliki hubungan dengan negara Rusia.
Kebijakan pengelolaan sementara memungkinkan pihak yang terhubung dengan negara mengendalikan aset tanpa persetujuan atau kompensasi kepada pemilik asing. Secara hukum, kepemilikan aset tidak langsung berubah, tetapi pemilik asing kehilangan kendali atas operasional bisnisnya.
Dalam praktiknya, kebijakan itu dinilai menyerupai nasionalisasi atau penyitaan aset oleh negara. Kremlin tidak menjelaskan alasan spesifik di balik pengambilalihan aset JTI.
Tekanan Ekonomi terhadap Jepang
Chosun menilai langkah Rusia itu sebagai balasan ekonomi terhadap Jepang. Jepang bergabung dalam sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2022.
Euronews mencatat Rusia sebelumnya menerapkan tindakan serupa terhadap perusahaan asing dari negara yang dianggap tidak bersahabat. Kebijakan itu menambah risiko bisnis bagi perusahaan asing yang tetap beroperasi di Rusia.
JTI merupakan anak usaha Japan Tobacco yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Perusahaan ini memasarkan merek internasional seperti Winston, Camel, Sobranie, Glamour, dan LD.
JTI juga menjual merek lokal Rusia, termasuk Pyotr I dan Russkiy Stil. Perusahaan tersebut menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar rokok Rusia.
Investasi dan Operasi JTI
JTI memasuki pasar Rusia pada 1999 dan telah menginvestasikan total 4,6 miliar dollar AS dalam bisnisnya di negara itu selama dua dekade terakhir. Investasi itu mencakup akuisisi produsen rokok lokal Donskoy Tabak pada 2018.
Perusahaan tersebut masih mengoperasikan empat pabrik di St Petersburg, Rostov-on-Don, Oblast Lipetsk, dan Oblast Leningrad. Operasi JTI di Rusia mempekerjakan sekitar 4.000 orang.
JTI pernah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Rusia. Pada 2011, Presiden Rusia saat itu Dmitry Medvedev menganugerahkan Order of Friendship kepada CEO JTI kala itu, Pierre de Labouchere.
Setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, JTI tidak mengikuti langkah banyak perusahaan Barat yang meninggalkan pasar Rusia. JTI hanya menghentikan peluncuran produk baru dan investasi pemasaran.
Perusahaan tetap menjalankan operasi lokal sambil menyesuaikan rantai pasoknya. CEO Japan Tobacco Masamichi Terabatake pernah menyatakan bahwa perusahaannya berhati-hati agar tidak melanggar sanksi.
"Selain itu, kami menjalankan bisnis seperti biasa," ujarnya. Setelah kehilangan kendali atas asetnya, JTI menyatakan sedang mengevaluasi situasi dan berbagai pilihan bersama para pemangku kepentingan dengan mengutamakan kepentingan karyawan.
Perusahaan yang ditunjuk untuk mengambil alih aset JTI baru didaftarkan pada 16 September. Entitas itu dimiliki Sergei Dremov, mantan pejabat Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB di Oblast Kursk.
Hubungan Rusia-Jepang Memburuk
Rusia dan Jepang telah lama berselisih mengenai Kepulauan Kuril di Samudra Pasifik, yang disebut Kepulauan Chishima di Jepang. Hubungan kedua negara semakin memburuk sejak Jepang aktif bergabung dalam sanksi G7 terhadap Moskwa.
Rusia kemudian membatasi pembayaran dividen sehingga keuntungan perusahaan asing tertahan di dalam negeri. Moskwa juga mengenakan biaya besar untuk penjualan aset dan melarang sejumlah tokoh bisnis Jepang memasuki wilayah Rusia.
Tokoh yang dilarang masuk antara lain Ketua Toyota Motor Akio Toyoda dan CEO Rakuten Hiroshi Mikitani. Pada November tahun lalu, Mazda menjual 50 persen sahamnya di perusahaan patungan lokal di Rusia dan kehilangan hak membeli kembali saham itu dalam tiga tahun.
Ketegangan kembali meningkat setelah Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam akan memberi balasan keras atas penjualan drone oleh perusahaan Jepang kepada Ukraina. Pada bulan yang sama, FSB menahan wartawan Hokkaido Shimbun, Imai Yuki, di Sakhalin atas tuduhan kegiatan spionase yang dibantah pemerintah Jepang dan media tersebut.
