Singapura mendesak negara-negara peserta Conference of the Parties ke-31 atau COP31 untuk menjalankan komitmen dalam Paris Agreement. Desakan itu disampaikan setelah negara kota tersebut mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang Oktober.
Menteri Lingkungan Singapura Grace Fu menilai perundingan iklim di Antalya, Turki, kemungkinan tidak akan menghasilkan target baru dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, ia mengatakan kerangka yang telah tersedia dalam Paris Agreement sudah cukup untuk segera dijalankan.
“Saya rasa kita tak mengharapkan peningkatan besar dalam target mitigasi. Tetapi kita sudah punya cukup, bahkan dalam kerangka Paris Agreement, dengan apa yang sudah bisa dikerjakan,” kata Fu pada Senin (9/11), dikutip Reuters.
COP31 berlangsung di Antalya, Turki, pada 9 hingga 20 November. Pertemuan itu akan membahas langkah lanjutan untuk menurunkan emisi serta sejumlah isu perundingan iklim lainnya.
Delegasi dari berbagai negara juga dijadwalkan membahas pembatasan kenaikan suhu global dan pendanaan iklim. Meski agenda tersebut luas, Fu melihat ruang gerak negosiasi saat ini dihadapkan pada situasi geopolitik yang lebih rumit.
Hambatan dalam Perundingan Iklim
Fu menyebut kekhawatiran mengenai keamanan energi akibat perang AS-Israel versus Iran sebagai salah satu hambatan yang memengaruhi pembicaraan. Kondisi itu membuat perhatian pemerintah di berbagai negara terpecah dari agenda perubahan iklim.
Ia tetap menilai ada peluang kemajuan dalam pembahasan adaptasi iklim dan kemungkinan tercapainya kesepakatan terpisah. Namun, Fu tidak melihat kepemimpinan yang cukup kuat untuk mendorong perubahan besar dalam COP31.
“Seperti banyak forum multilateral ada rasa frustrasi soal kurangnya kemajuan dan bagaimana mungkin mengikuti realitas geopolitik terkini,” kata Fu. Ia menilai tantangan utama terletak pada pelaksanaan perubahan dan sumber kepemimpinan untuk menggerakkannya.
“Ini soal bagaimana kita mewujudkan perubahan itu dan dari mana kepemimpinan itu berasal. Saya tak melihat kepemimpinan untuk perubahan drastis itu muncul di COP ini,” imbuh dia.
Menurut Fu, pembicaraan iklim kini semakin terfragmentasi. Keputusan pemerintah Amerika Serikat dan Pakta Paris masih membebani proses perundingan tersebut.
Ia membandingkan kondisi sekarang dengan lima tahun lalu, ketika negara-negara disebut lebih siap memakai modal politik dan kepemimpinan mereka untuk menghasilkan solusi. “Tetapi sekarang mereka lebih teralihkan perhatiannya,” kata Fu.
Kabut Asap dan Aturan Lintas Batas
Kabut asap yang menyelimuti Singapura sepanjang Oktober dikaitkan dengan kebakaran hutan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Dampak lintas batas itu kembali menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam perhatian kawasan.
Pada pekan sebelumnya, Singapura mengubah undang-undang kabut asap lintas batas untuk memberi kewenangan lebih besar dalam menghukum pihak yang dianggap bertanggung jawab. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pelaku usaha memperhatikan konsekuensi dari kegiatan yang memicu pencemaran asap.
“Saya berharap kita tidak perlu melakukan penuntutan, tetapi kenyataan bahwa hal itu ada akan membuat bisnis menyadari bahwa ada konsekuensi dan mereka akan melakukan hal yang benar untuk menghindari penuntutan,” kata Fu. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban hukum diperlukan agar tidak membahayakan pihak lain.
“Intinya, lakukan saja apa pun yang diwajibkan secara hukum, agar Anda tidak membahayakan orang lain. Dan bahaya itu bukan hanya bagi warga Singapura, tetapi juga bagi Indonesia dan rakyat Indonesia,” imbuh Fu.
Desakan Singapura di COP31 menempatkan pelaksanaan komitmen yang telah ada sebagai fokus utama, bukan sekadar penetapan sasaran baru. Pembahasan emisi, adaptasi, pendanaan iklim, serta dampak kabut asap lintas batas menjadi bagian dari konteks perundingan di Antalya.
