Negara berkembang kembali mendesak negara kaya memenuhi dukungan pendanaan iklim untuk menghadapi dampak krisis yang makin berat. Tuntutan itu mengemuka pada pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026.
Konferensi yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara itu dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan komitmen iklim di tengah meningkatnya gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir besar di berbagai wilayah.
Negara berkembang menilai bantuan dari negara maju belum sebanding dengan kebutuhan yang terus meningkat. Mereka menekankan bahwa negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar karena secara historis menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca.
Dana tersebut dibutuhkan untuk membangun perlindungan pesisir dan menyiapkan masyarakat menghadapi risiko bencana. Negara-negara miskin juga memerlukan dukungan untuk mengembangkan tanaman tahan kekeringan serta mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih.
Perdebatan Pendanaan dalam Agenda COP31
Isu pendanaan bahkan sempat menunda pembukaan COP31 sekitar satu setengah jam. Sejumlah negara berkembang mendesak agar pembahasan pendanaan iklim dimasukkan secara resmi ke dalam agenda konferensi.
Desakan itu mencerminkan kekhawatiran bahwa komitmen internasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi dukungan yang dapat diakses negara rentan. Bagi negara yang menghadapi dampak langsung perubahan iklim, kebutuhan adaptasi berjalan bersamaan dengan tuntutan pengurangan emisi.
Pada COP30 di Brasil, negara maju sebelumnya mengambil sikap keras terhadap usulan pembentukan platform pembahasan pendanaan. Namun, program kerja mengenai pendanaan iklim akhirnya tetap masuk dalam agenda konferensi tersebut.
Di sisi lain, usulan negara-negara Afrika untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat belum berhasil menjadi agenda tersendiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai besaran dan mekanisme dukungan masih menjadi pekerjaan penting dalam perundingan iklim global.
Peringatan PBB soal Cuaca Ekstrem
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti peningkatan kejadian cuaca ekstrem dalam setahun terakhir. Ia mengingatkan para pemimpin dunia agar merespons krisis iklim dengan langkah yang lebih serius.
“Kita telah memasuki era baru cuaca ekstrem,” ujar Guterres, seperti dikutip Channel News Asia pada Selasa, 10 November 2026. Ia mendesak negara-negara untuk mempercepat pengurangan emisi dan mempercepat peralihan yang adil dari bahan bakar fosil.
Guterres juga meminta tersedianya pendanaan dan perlindungan bagi negara-negara yang paling rentan. Pesan tersebut memperkuat tuntutan negara berkembang agar pembahasan pendanaan tidak berhenti pada janji politik.
Elektrifikasi dan Transisi Energi
Selain pendanaan, COP31 membahas langkah peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih. Turki sebagai tuan rumah mendorong negara-negara bergabung dalam komitmen elektrifikasi sukarela.
Komitmen itu menargetkan peningkatan porsi kebutuhan energi global yang dipenuhi listrik dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035. Usulan tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan terkait sumber listrik yang digunakan dalam proses elektrifikasi.
Uni Eropa menginginkan elektrifikasi yang lebih bersih, sehingga penggunaan energi dari minyak, gas, dan batu bara kembali menjadi isu utama. Perdebatan ini berlangsung meski negara-negara dunia telah berkomitmen beralih dari bahan bakar fosil dalam kesepakatan COP28 di Dubai pada 2023.
COP31 mengusung fokus implementasi untuk mendorong komitmen iklim diwujudkan dalam tindakan nyata. PBB juga memperingatkan bahwa suhu global masih berpotensi melampaui ambang 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri.
