Amerika Serikat mengirim lebih dari 25.000 sistem nirawak dan teknologi anti-drone kepada pasukannya di Timur Tengah sepanjang tahun ini. Pengiriman tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan militer AS dalam menghadapi ancaman drone dan memperluas pemakaian teknologi nirawak di medan perang.
Pentagon mengumumkan langkah itu pada Rabu (4/11) setelah mengalokasikan investasi sebesar US$782 juta atau Rp14 triliun. Penyaluran kemampuan tempur tersebut mencakup kendaraan udara nirawak, kapal nirawak, serta perangkat untuk menangkal serangan pesawat tanpa awak.
Pengiriman Sistem Nirawak AS ke kawasan itu menjadi bagian dari perubahan pendekatan pengadaan pertahanan Amerika Serikat. Pemerintah AS ingin mempercepat pembelian sistem tanpa awak sekaligus meningkatkan produksi massal dengan biaya yang lebih terjangkau.
Menurut informasi yang dikutip dari Anadolu Agency, paket tersebut mencakup lebih dari 1.300 kendaraan udara nirawak atau UAV untuk serangan satu arah. Pengiriman itu juga meliputi lebih dari 100 kapal permukaan dan bawah laut nirawak.
Selain wahana udara dan laut, AS mengirim lebih dari 24.000 Sistem Anti-Drone untuk melindungi pasukannya. Perangkat tersebut dirancang menghadapi serangan pesawat nirawak yang digunakan pihak lawan di kawasan operasi.
Rincian Sistem yang Dikirim
| Jenis Sistem | Jumlah |
|---|---|
| UAV untuk serangan satu arah | Lebih dari 1.300 unit |
| Kapal permukaan dan bawah laut nirawak | Lebih dari 100 unit |
| Sistem anti-drone | Lebih dari 24.000 sistem |
Pentagon menyalurkan berbagai kemampuan tersebut melalui Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems atau DRPM-UxS. Sementara itu, operasi pertahanan anti-drone mendapat dukungan dari Joint Interagency Task Force 401.
Skema baru ini diarahkan untuk memberi tambahan kemampuan tempur kepada para komandan militer. Penggunaan sistem nirawak yang lebih murah juga diharapkan mengurangi ketergantungan pada persenjataan konvensional dengan biaya besar.
Pentagon menilai kebutuhan terhadap sistem tanpa awak meningkat seiring perubahan karakter pertempuran modern. Drone, kapal tanpa awak, dan teknologi penangkal drone diposisikan sebagai bagian dari kemampuan yang dapat diproduksi serta digunakan dalam jumlah besar.
CEO Project Agincourt yang juga menjabat DRPM-UxS, Owen West, mengatakan percepatan pengadaan menjadi perhatian utama dalam program tersebut. “Di bawah arahan Wakil Menteri (Pete) Hegseth, kami bergerak dengan kecepatan pertempuran modern untuk melengkapi pasukan kami dengan kekuatan yang menentukan dan terjangkau,” kata West.
Rencana Komando Perang Otonom
Penguatan teknologi nirawak juga berkaitan dengan rencana pembentukan Autonomous Warfare Command atau AUTOWARCOM. Pentagon mengusulkan komando tempur bintang empat tersebut dan menargetkannya mulai beroperasi pada 1 Oktober 2027.
Pembentukan AUTOWARCOM menunjukkan rencana AS untuk memberi perhatian khusus pada penggunaan sistem otonom dalam operasi militer. Komando itu dirancang dalam konteks perluasan kemampuan perang berbasis teknologi tanpa awak.
Pentagon menegaskan pengiriman sistem nirawak ke United States Central Command atau CENTCOM akan terus berlanjut. CENTCOM merupakan komando AS yang menjadi tujuan penyaluran kemampuan baru di Timur Tengah dalam program ini.
Selain kawasan Timur Tengah, pemerintah AS berencana memperluas penggunaan sistem nirawak dan otonom untuk pasukan militernya di Indo-Pasifik dan Eropa. Rencana itu juga mencakup pemanfaatan teknologi tersebut bagi seluruh Pasukan Gabungan AS.
Langkah Pentagon menempatkan drone dan sistem penangkalnya sebagai unsur penting dalam penguatan pertahanan pasukan. Pengadaan dalam skala besar tersebut berjalan bersamaan dengan agenda AS membangun struktur komando yang berfokus pada perang otonom.
