Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Thailand mendorong penguatan kerja sama penuntutan di Asia Tenggara melalui ASEAN Prosecutors-General Meeting atau APAGM. Upaya itu dibahas dalam pertemuan pendamping Kongres PBB ke-15 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Abu Dhabi pada 29 September 2026.
Forum tersebut mengangkat tema “APAGM: Wadah Baru ASEAN untuk Memperkuat Kerja Sama Penuntutan dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara”. Kegiatan ini diikuti sekitar 60 peserta secara langsung serta 180 peserta secara daring.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, R. Narendra Jatna, menyampaikan keynote mengenai posisi APAGM dalam memperkuat koordinasi penuntutan di kawasan. Pertemuan ini menjadi ruang pembahasan bagi aparat penuntutan untuk merespons perkara lintas negara secara lebih terarah.
“Kejaksaan RI bersama Kejaksaan Thailand menyelenggarakan Ancillary Meeting bertajuk APAGM: Wadah Baru ASEAN untuk Memperkuat Kerja Sama Penuntutan dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara,” kata R. Narendra Jatna, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan keterlibatan kedua lembaga dalam pengembangan wadah kerja sama regional tersebut.
Pembahasan forum menyoroti keterkaitan berbagai bentuk kejahatan lintas batas. Jenis perkara yang dibicarakan mencakup penipuan daring, perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan siber.
Beragam tindak pidana tersebut dinilai semakin saling terhubung dan kerap melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi ini menuntut koordinasi aparat penegak hukum sejak tahap awal penanganan perkara.
APAGM dipandang dapat melengkapi mekanisme kerja sama yang telah tersedia di kawasan ASEAN. Fokus tambahannya berada pada penguatan dimensi penuntutan dalam penanganan perkara kejahatan transnasional.
Melalui komunikasi langsung antarkejaksaan negara ASEAN, kebutuhan hukum dan pembuktian dalam suatu perkara dapat dibahas lebih dini. Pendekatan itu juga diarahkan untuk mendukung penanganan perkara yang memerlukan koordinasi antarotoritas.
Kerja sama yang dibicarakan mencakup peningkatan efektivitas bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pemulihan aset. Tiga aspek tersebut berkaitan dengan kebutuhan penegakan hukum ketika pelaku, bukti, atau aset berada di yurisdiksi berbeda.
Penguatan Titik Kontak Antarkejaksaan
Ke depan, APAGM diharapkan menghasilkan bentuk kerja sama yang lebih konkret di antara lembaga penuntutan di kawasan. Penguatan titik kontak menjadi salah satu langkah yang disoroti dalam pengembangan mekanisme tersebut.
Konsultasi antarkejaksaan juga diharapkan dapat memperlancar komunikasi dalam penanganan kejahatan lintas negara. Selain itu, forum ini diarahkan untuk mendukung pelatihan serta pertukaran pengalaman di antara para penuntut.
Partisipasi Jaksa dan Pakar Kawasan
Forum tersebut menghadirkan jaksa dan pakar dari sejumlah lembaga di kawasan. Peserta panel mencakup Virgialiano Nahan, Jaksa Senior Indonesia, serta Jumpon Pansumrit dan Puvadet Prommakrit dari Kejaksaan Thailand.
Panelis lain ialah Kayo Ishihara selaku Direktur UNAFEI Jepang dan Yongjoo Kwon sebagai Prosecutorial and Judicial Advisor on Transnational Organized Crime dari UNODC ROSEAP. Perwakilan Sekretariat ASEAN juga turut berperan sebagai panelis dalam pertemuan itu.
Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Thailand menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan saling berkaitan. APAGM diharapkan menjadi wadah yang memperkuat komunikasi serta kerja sama penuntutan di Asia Tenggara.
