Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, menilai tuntutan otonomi sejati bagi Tibet terus berhadapan dengan penolakan mendasar dari sistem politik China. Menurutnya, Beijing tidak sekadar gagal memenuhi tuntutan tersebut, tetapi secara konsisten menolaknya selama beberapa dekade.
Para advokat Tibet selama ini mengusung otonomi sejati di dalam China, bukan kemerdekaan penuh. Mereka menginginkan kendali yang lebih besar atas budaya, agama, bahasa, pendidikan, dan tata kelola lokal.
Dalam pandangan Thondup, gagasan itu berangkat dari asumsi bahwa Beijing dapat memberikan ruang pemerintahan mandiri tanpa melepas kedaulatan wilayah. Namun, ia menilai asumsi tersebut tidak sejalan dengan cara pemerintah China memandang Tibet dan kewenangan pusat.
“Bukti dari beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, melainkan secara sadar, konsisten, dan sengaja menolaknya,” ujar Thondup, seperti dikutip European Times, Rabu, 11 November 2026. Ia menilai berbagai permohonan, negosiasi, dan proposal yang diajukan selama bertahun-tahun belum menghasilkan perubahan berarti.
Pemerintah China mempertahankan posisi bahwa Tibet telah memiliki otonomi melalui sistem otonomi etnis regional. Buku putih pemerintah menggambarkan Daerah Otonom Tibet sebagai wilayah tempat kelompok minoritas mengatur urusan mereka dalam kerangka negara China.
Menurut posisi resmi Beijing, warga Tibet dapat berpartisipasi dalam administrasi lokal. Namun, pelaksanaan administrasi itu tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah pusat di Beijing.
Thondup menyoroti frasa tersebut sebagai batas utama bagi ruang otonomi yang diakui pemerintah China. Dokumen resmi China, menurutnya, berulang kali menegaskan bahwa otonomi hanya dapat dijalankan selama tidak menantang otoritas Partai Komunis China.
“Dengan kata lain, otonomi hanya diizinkan sejauh tidak menantang otoritas Partai Komunis China. Ini bukanlah kebijakan sementara, melainkan prinsip penentu,” sebut Thondup.
Thondup mengatakan sebagian pendukung Tibet masih berharap Beijing dapat menerima penafsiran otonomi yang lebih fleksibel. Ia menilai harapan itu mengabaikan filosofi politik inti Partai Komunis China yang bertumpu pada otoritas terpusat dan persatuan politik.
Partai Komunis China, menurut Thondup, tidak sedang membangun negara federal maupun bergerak ke arah desentralisasi. Pemerintahan mandiri daerah juga tidak diposisikan sebagai nilai demokrasi yang intrinsik dalam sistem tersebut.
Dari sudut pandang Beijing, otonomi sejati untuk Tibet bukan hanya persoalan pembagian kewenangan administrasi. Tuntutan itu dipandang berkaitan dengan keamanan nasional dan kontrol atas wilayah yang dianggap berdaulat.
Pemimpin China disebut telah lama mengkhawatirkan bahwa kendali lokal yang besar dapat membentuk identitas politik berbeda dari identitas nasional China yang dipromosikan negara. Kekhawatiran itu mencakup kewenangan atas pendidikan, agama, narasi sejarah, kebijakan budaya, dan tata kelola lokal.
“Terlepas dari apakah ketakutan tersebut berdasar atau tidak, yang terpenting adalah kepemimpinan China benar-benar mempercayainya,” kata Thondup. Karena itu, ia menilai kemungkinan pemberian otoritas lokal yang substansial tetap dipandang berisiko oleh Beijing.
Beijing kerap menampilkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, modernisasi, dan peningkatan standar hidup sebagai bukti keberhasilan kebijakan di Tibet. Pencapaian ekonomi itu diposisikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, Thondup membedakan investasi ekonomi dengan otonomi politik. Pemerintah dapat membangun jalan, jalur kereta api, serta meningkatkan pendapatan tanpa memberikan pengaruh yang berarti kepada penduduk atas urusan mereka sendiri.
Menurutnya, China tampak bersedia mengalokasikan sumber daya besar untuk pembangunan Tibet. Sebaliknya, Beijing disebut menunjukkan keengganan lebih besar untuk menyerahkan kendali politik kepada masyarakat lokal.
Thondup menilai otonomi sejati akan menuntut Beijing menerima kemungkinan sebuah wilayah memiliki otoritas independen yang substansial, tetap menjadi bagian dari China, dan mempertahankan identitas berbeda. Pengaturan semacam itu ada di sejumlah tempat lain, tetapi tidak sesuai dengan asumsi dasar sistem politik China menurutnya.
Para pendukung otonomi memaknai konsep itu sebagai pemerintahan mandiri yang bermakna. Sementara itu, negara China memaknainya sebagai administrasi lokal yang tetap berada di bawah kendali pusat yang tidak terbantahkan.
“Masalah utamanya adalah apa yang diinginkan oleh para pencari otonomi sejati di Tibet dan apa yang bersedia diizinkan oleh negara China adalah dua hal yang secara fundamental berbeda,” ungkap Thondup. Ia menilai perbedaan definisi tersebut bukan sekadar perselisihan teknis, melainkan dua pandangan politik yang tidak dapat dipertemukan.
Dokumen resmi pemerintah China, menurut Thondup, menunjukkan bahwa setiap bentuk otonomi harus tunduk pada otoritas pusat dan persatuan nasional. Kondisi itu membuat perjuangan otonomi Tibet melalui permohonan kepada Beijing terus menghadapi hambatan struktural yang sama.
