Seorang warga negara Indonesia berinisial AS ditangkap otoritas Ukraina setelah terlibat dalam konflik militer Rusia di garis depan Zaporizhzhia. Pria berusia 49 tahun asal Blitar itu disebut berada di wilayah konflik sebagai tentara bayaran Rusia.
AS sebelumnya berangkat ke Moskow pada Juli 2026 karena tertarik pada tawaran pekerjaan di sektor konstruksi. Namun, tawaran tersebut disebut berujung pada keterlibatannya di medan perang Ukraina.
Perjalanan AS ke Rusia bermula dari informasi mengenai pekerjaan konstruksi yang ditawarkan kepadanya. Kontrak kerja yang diterima kemudian disebut tidak sesuai dengan tujuan awal keberangkatannya.
Dokumen tersebut disebut membawa AS langsung ke wilayah konflik tanpa pemahaman yang jelas mengenai isi kontrak. Situasi itu menempatkannya di area pendudukan dan dekat dengan garis depan pertempuran.
AS sempat berupaya melarikan diri setelah tiba di wilayah tersebut. Upaya itu tidak berhasil, sehingga ia tetap berada dalam situasi yang berbahaya.
Dalam perkembangan berikutnya, satuan tempat AS berada terkena serangan drone. Setelah kejadian itu, AS disebut sempat berkeliaran seorang diri sebelum diamankan aparat setempat.
Penangkapan terhadap AS kemudian diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev. Perwakilan Indonesia tersebut segera meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina.
Akses kekonsuleran diperlukan untuk memverifikasi kondisi AS secara mendalam selama berada dalam penahanan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang membenarkan adanya informasi mengenai penangkapan itu. “KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” kata Yvonne Mewengkang di Jakarta.
Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada AS. Perlindungan tersebut akan dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan untuk memantau kondisi AS. Perhatian utama pemerintah adalah keselamatan fisik AS selama proses penahanan oleh otoritas Ukraina.
Kasus ini memperlihatkan risiko tawaran kerja yang muncul di negara atau wilayah konflik. Tawaran yang tampak sebagai pekerjaan sipil dapat membawa calon pekerja ke situasi yang tidak dipahami sejak awal.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar memeriksa keabsahan setiap lowongan kerja, terutama yang menawarkan penempatan di luar negeri. Pemeriksaan perlu dilakukan sebelum seseorang menyetujui perjalanan maupun dokumen kerja yang diberikan.
Masyarakat juga diminta mewaspadai tawaran dengan imbalan yang tidak wajar. Penawaran seperti itu perlu diteliti agar tidak menjadi pintu masuk ke kondisi yang membahayakan keselamatan.
Penandatanganan dokumen tanpa pemahaman menyeluruh menjadi salah satu hal yang perlu dihindari. Calon pekerja perlu mengetahui isi, tujuan, serta konsekuensi dari kontrak sebelum menyetujuinya.
Dalam kasus AS, proses verifikasi oleh KBRI di Kiev masih diperlukan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisinya. Pemerintah Indonesia tetap melakukan koordinasi guna memastikan hak-hak AS sebagai WNI diperhatikan selama penahanan.
