Kementerian Luar Negeri menerima pesan WhatsApp dari seorang warga negara Indonesia yang diduga bergabung dengan militer Rusia. Pesan itu dikirim ke nomor pribadi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, dengan harapan dapat diteruskan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Yvonne menyampaikan bahwa pesan tersebut menjadi salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah terkait dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam dinas militer asing. Kemenlu belum mengungkap identitas pengirim maupun isi rinci pesan yang diterima melalui aplikasi WhatsApp itu.
“Ada satu pesan WhatsApp yang notabene berasal dari WNI tersebut yang masuk ke nomor pribadi saya sebagai juru bicara Kemenlu untuk disampaikan kepada menteri luar negeri,” ujar Yvonne, seperti dilansir Antara, Kamis (17/9/2026). Pesan itu belum disertai surat resmi yang ditujukan kepada Sugiono.
Menurut Yvonne, Kemenlu hingga kini belum menerima surat resmi dari para WNI yang diduga terkait dalam persoalan tersebut. Pemerintah tetap melakukan langkah verifikasi untuk memastikan identitas serta kondisi setiap individu yang disebut.
Koordinasi Dengan Perwakilan Indonesia
Penelusuran dilakukan melalui koordinasi antara Kemenlu, KBRI Moskow, KBRI Kiev, serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah itu ditujukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai dugaan perekrutan WNI ke dalam pasukan Rusia.
“Kami terus melakukan koordinasi erat dengan KBRI Moskow, KBRI Kiev, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus menelusuri dan memverifikasi secara komprehensif mengenai isu tersebut,” jelas Yvonne dalam jumpa media di Jakarta. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada identitas orang-orang yang disebut dalam laporan.
Kemenlu juga mendalami proses perekrutan, isi kontrak kerja, satuan militer, lokasi penugasan, dan aktivitas para individu tersebut. Pemerintah meneliti kemungkinan adanya penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang menyesatkan.
Aspek perlindungan warga negara menjadi perhatian apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya WNI yang menjadi korban. “Apabila ada WNI yang menjadi korban, tentunya kami akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan,” tegas Yvonne.
Ketentuan Keterlibatan Dalam Militer Asing
Kemenlu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer asing tanpa izin presiden. Pelanggaran atas ketentuan itu dapat menimbulkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan seseorang.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah pendalaman atas informasi mengenai sejumlah WNI yang diduga masuk ke militer Rusia. Pemerintah belum menyampaikan hasil akhir verifikasi mengenai status, posisi, maupun kondisi mereka.
Dokumen Dari Intelijen Ukraina
Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine mengungkap adanya dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke pasukan militer Rusia. Informasi itu menambah perhatian terhadap dugaan keterlibatan warga Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan itu ialah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim. Kemenlu masih melakukan verifikasi komprehensif atas informasi mengenai mereka.
Menurut laporan intelijen Ukraina tersebut, para WNI diduga awalnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji nominal besar. Mereka juga disebut dijanjikan pekerjaan nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
Rangkaian informasi itu kini menjadi bagian dari pendalaman pemerintah terhadap mekanisme perekrutan dan kondisi para WNI yang diduga terlibat. Koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Moskow dan Kiev terus dilakukan untuk menelusuri isu tersebut.
