Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan bernomor 742K/TUN/2026 itu disebut membatalkan legalitas dokumen yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pemilu 2024.
Amar kasasi tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai keabsahan berkas pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Perkara ini juga mendapat perhatian media internasional, termasuk saluran berita Arab Al Arabiya.
Putusan Kasasi dan Status Dokumen
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan pihak penggugat.
Rumusan amar yang dikutip dalam perkara itu berbunyi, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.” Putusan tersebut menempatkan surat keterangan penyetaraan ijazah sebagai dokumen yang batal demi hukum.
Konsekuensi putusan itu mencakup kewajiban bagi instansi terkait untuk memusnahkan surat penyetaraan yang pernah diterbitkan. Dokumen tersebut sebelumnya menjadi bagian dari administrasi pendidikan menengah yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan.
Pembatalan surat kesetaraan ijazah memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai dampaknya terhadap status jabatan kepemimpinan nasional. Sejumlah perbincangan juga kembali menyoroti kelengkapan dokumen pendaftaran Pilpres 2024.
Putusan kasasi ini secara khusus berkaitan dengan dokumen administratif, bukan uraian lain mengenai proses politik yang disebutkan dalam perkara. Namun, sorotan publik berkembang karena dokumen itu dikaitkan dengan kualifikasi pendidikan pada pencalonan wakil presiden.
Sorotan dari Al Arabiya
Al Arabiya turut menyebarkan kabar mengenai putusan tersebut melalui akun Instagram resminya. Unggahan itu menampilkan potret Gibran dengan tanda silang merah dan menyoroti pertanyaan mengenai kelayakan untuk jabatan tersebut.
Dalam keterangan unggahannya, akun @alarabiya menulis, “Mahkamah Agung Indonesia membatalkan sertifikat kesetaraan sekunder untuk wakil presiden.. dan keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan keluarganya untuk jabatan tersebut.” Pernyataan itu memperlihatkan bahwa dinamika hukum tersebut ikut menjadi perhatian di luar Indonesia.
Sorotan media Arab itu muncul saat isu legalitas surat penyetaraan menjadi bahan perdebatan domestik. Perhatian internasional menambah dimensi baru pada pembahasan yang sebelumnya berpusat pada proses hukum dan administrasi pendidikan.
Media tersebut menempatkan pembatalan dokumen sebagai isu yang berkaitan dengan kelayakan kepemimpinan. Sementara itu, amar Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya setelah putusan judex facti dibatalkan.
Riwayat Pengajuan Kesetaraan
Sebelum putusan kasasi dijatuhkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pernah menjelaskan alur penerbitan surat keterangan tersebut dalam persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Penjelasan itu disampaikan terkait proses administrasi kesetaraan pendidikan.
Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmas, Gogot Suharwoto, memberikan kesaksian di hadapan hakim konstitusi. Ia menerangkan bahwa proses pengurusan kesetaraan berawal dari pendaftaran mandiri secara elektronik.
Pengajuan administrasi tersebut tercatat dimulai pada pertengahan tahun 2019. Pemohon mengajukan dokumen secara daring untuk memperoleh pengakuan kesetaraan tingkat SMA.
Dalam proses itu, pemohon melampirkan sejumlah dokumen riwayat pendidikan dari dalam dan luar negeri. Berkas yang disebut mencakup lembar hasil belajar SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School Singapura, serta UTS Insearch Australia.
Rangkaian dokumen pendidikan tersebut menjadi dasar dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan. Surat yang diterbitkan dari proses administrasi itu kemudian menjadi objek sengketa hingga diputus dalam perkara kasasi oleh Mahkamah Agung.
Pembatalan surat kesetaraan ijazah kini menempatkan riwayat administrasi tersebut dalam perhatian publik yang lebih luas. Perkembangan perkara ini tetap berpusat pada amar putusan, status dokumen yang dibatalkan, serta kewajiban pemusnahan dokumen oleh instansi terkait.
